Tingkatkan Kapasitas Pelayanan Publik, Berikut Langkah yang Ditekankan Gubernur Kalbar
Cari Berita

Advertisement

Tingkatkan Kapasitas Pelayanan Publik, Berikut Langkah yang Ditekankan Gubernur Kalbar

Selasa, 23 Juli 2019

Tingkatkan Kapasitas Pelayanan Publik, Berikut Langkah yang Ditekankan Gubernur Kalbar
Gubernur Kalbar Sutarbidji (Istimewa

KALBAR (Ruangaspirasi.net) Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) dalam rapat kerja dengan Bupati, Walikota serta Camat, menekankan akan terus meningkatkan pelayanan publik, yakni melalui percepatan penyelesaian batas Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa. Senin (22/07/2019) di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar.

Sutarmidji selaku Gubernur Kalimantan Barat menyampaikan dalam kesempatan itu,  yang sangat di tekankan adalah tentng batas desa. Ia meminta dalam jangka waktu dekat semua batas wilayah kabupaten/Kota, kecamatan maupun pedesaan harus terselesaikan. Karena menurutnya batas desa tersebut, sangat berpengaruh terhadap pelayanan publik.

"Batas Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan dalam jangka dekat tahun 2020 sudah harus selesai semua. Hal ini, berdampak pada pelayanan publik. Semua kebijakan didukung dengan adanya data, sehingga pencapaiannya maksimal," kata Sutarmidji

"Saat ini Desa mandiri masih belum optimal, belum 100% yang menginput profil Desa dari 166 Desa dan 34 Kelurahan. Maka ini perlu perhatian bersama, kita harus berupaya dua bulan kedepan bisa selesai," imbuhnya

Lanjut, Sutarmidji menyatakan setiap Camat harus bisa memahami teknis di bidang pemerintahan. Bahkan, ia meminta kepada Bupati atau Walikota agar Camat mempunyai sertifikasi.

"Camat yang terpilih harus memiliki kemampuan dan memahami teknis pemerintahan. Maka dari itu Bupati atau Walikota agar mengangkat Camat yang sudah bersertifikat, usahakan diikutkan pada pelatihan," ungkapnya.

Ia juga menjelaskan atas penyampaian Presiden Jokowi Dodo, yang menurutnya Jokowi Dodo memulai membangun dari pinggiran. Maka menurutnya dalam statistik hanya ada desa mandiri dan desa maju.

Selain itu, Sutarmidji pun memberikan peluang bagi Pemerintah Daerah untuk berkoordinasi kepada Pemerintah Provinsi, tujuannya untuk mencari solusi bersama ketika ada suatu permaslahan.

"Kami ini terbuka, apapun masalah di Daerah yang ingin dikoordinasikan ke Provinsi. Kita mencari solusinya bersama, Kepala Daerah punya deskresi. Maka deskresi itu harus dipahami, dan kapan harus dilaksanakan. Selain itu harus dirumuskan agar pencapainnya maksimal," Pungkasnya.

Rokib