Menakar Keterlibatan Orang Terpelajar di Pemerintahan Desa -->
Cari Berita

Ruang Aspirasi

Advertisement

Menakar Keterlibatan Orang Terpelajar di Pemerintahan Desa

Jumat, 17 Januari 2020

Menakar Keterlibatan Orang Terpelajar di Pemerintahan Desa

ARTIKEL, (Ruangaspirasi.net) Alhamdulillah dan patut bersyukur kita melihat komposisi Pemerintah Desa (Pemdes) diisi oleh orang-orang yang kita sebut terpelajar atau berpendidikan (menengah atas bahkan sarjana), ekspektasi muncul dari publik khususnya generasi muda dengan harapan ada perubahan signifikan yang terjadi pada Desa yang ditandai dengan perbaikan infrastruktur serta sistem tata kelola pemerintahan yang transparan dan program yang betul-betul bermanfaat kepada masyarakat.

Hingga saat ini, impian besar itu masih jauh dari harapan. Jangankan berbicara masalah pengembangan sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat (seperti pelatihan kewirausahaan, pemberdayaan ekonomi berbasis kearifan lokal, perpustakaan, penyediaan lapangan pekerjaan, pengelolaan BUMDes dll). Setiap saat kita masih melihat kondisi infrastruktur jalan yang berlubang, hal ini terkesan bahwa pengerjaan proyek jalan dilakukan hanya sebatas orientasi hasil bukan orientasi kemanfaatan dan kemaslahatan umat. Atau coba kita lihat di pedalaman, terdapat beberapa jembatan rusak dan dalam kondisi darurat, padahal itu jalan umum yang biasa diakses oleh penduduk setempat, atau di sekitar pantai, masih banyak tepi pantai yang mengalami abrasi dan sangat membahayakan penduduk di sekitarnya. Dengan dana miliaran rupiah yang dikelola Desa lalu kita bertanya, di mana suara mereka kaum terpelajar (terutama yang terlibat dalam pemerintahan desa)? Di mana keberpihakan kaum terdidik (khususnya yang bergabung dalam tata kelola desa)?. Kita teringat dengan perkataan Pramoedya Ananta Toer "Sepandai-pandai ahli yang berada dalam kekuasaan yang bodoh, ikut juga bodoh".

Kalau memperhatikan beberapa Desa di sekitar kita, banyak terdapat beberapa keunikan dan seringkali membuat absurd terhadap masyarakatnya, khususnya penulis sendiri. Ada Desa yang dipimpin oleh Kepala Desa yang tidak mau melibatkan orang terpelajar serta kritis, ia berupaya agar seluruh instrumen Desa mulai BPD hingga aparat desa semuanya tunduk patuh. Desa seperti ini sangat anti kritik dan berusaha Desanya aman dari orang yang suka berbicara atau mengoreksi kebijakannya, Desa lebih suka melibatkan orang yang bisa bekerja di bawah perintah (asal bapak senang) meski kebijakannya terkadang kurang berpihak kepada rakyat.

Ada juga Desa yang dipimpin oleh Kepala Desa dengan melibatkan orang-orang terpelajar untuk membangun Desanya, mereka yang cerdas kritis ikut serta dalam mengelola Desa dengan dana yang miliaran itu, lalu mereka berkolaborasi dalam mengelola Desa. Namun apa yang terjadi?, belum ada perubahan mendasar, tidak ada terobosan kreatif dan inovatif untuk mencerdaskan serta mensejahterakan rakyatnya, seringkali mereka terlena dengan posisi yang sedang didudukinya, kurang peka terhadap kebutuhan mendesak rakyat kelas bawah. Kecenderungan Desa adalah membangun dengan orientasi administratif (meski tidak semuanya), bukan berdasarkan skala prioritas dan tanpa analisis mendalam, sehingga MUSDES yang menjadi sarana aspirasi masyarakat hanya menjadi ajang rutinitas untuk menyerap anggaran dana Desa saja.

Hal-hal demikian memang semestinya perlu diperbaiki, karena kehidupan di Desa haruslah terus berjalan, daya saing Desa harus dibangkitkan, kesadaran kolektif harus dilakukan. Mari kita belajar kepada Desa-Desa percontohan yang mampu berinovasi dan menyulap Desanya dari Desa yang biasa-biasa saja menjadi Desa luar biasa, ada Desa Pujon Kidul Malang yang terkenal dengan agrowisata terbaik, sementara di Klaten ada Desa Ponggok, adapun program unggulan Desa Ponggok adalah Saru Sasa (satu rumah satu sarjana) yang intinya memperbaiki sektor pendidikan. Desa Ponggok, dengan BUMDes Tirta Mandiri telah mampu mengelola wisata Umbul Ponggok, Toko Desa, Ponggok Ciblon, budidaya perikanan, di mana sejak 2013 pendapatannya baru mencapai Rp 211 juta, naik menjadi Rp 1,1 miliar di 2014 dan di 2016 melonjak menjadi Rp 10,3 miliar. Pertanyaannya, mampukah Desa kita berinovasi semacam itu? Memanfaatkan BUMDes dengan melibatkan masyarakat dan kalangan profesional, kita mencoba membuat  program unggulan semisal satu kampung satu dokter, satu rumah satu hafidh quran dll.

Tidak ada yang mustahil jika kesadaran kolektif itu bisa terbangun dengan baik, membangun Desa bukan masalah perlombaan siapa yang menang siapa yang kalah, Desa harus bisa mengolaborasikan (bahasa keren zaman sekarang) potensi-potensi yang ada untuk bisa mencapai tujuan bersama yakni Desa yang makmur sejahtera dan mencerdaskan kehidupan rakyatnya (baldatun thoyyibatun warobbun ghafur). Mari kita kawal Desa agar lebih baik dengan tidak menjual idealisme pada kepentingan sesaat, ibarat seekor kambing, akan berhenti mengembek jika ada rumput hijau.

#Ayo_Berdesa!

Penulis: Kurdianto Allaily (Pegiat Literasi di Sumenep Madura)